Beberapa hal yang dibahas yaitu agar masing-masing staf yang bertugas membuat pertanggungjawaban melihat kembali belanja-belanja yang belum terealisasi mengingat akan berakhirnya tahun anggaran.

Sesuai edaran bahwa pengadaan barang/jasa harus semua dilakukan secara elektronik yang mengacu pada proses e purchasing melalui e katalog lokal sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk memberikan peluang kepada pelaku usaha di daerah sendiri, khususnya pelaku UMKM, sehingga tidak ada lagi pengadaan secara manual.

Untuk staf keuangan (Bendahara, PPK dan pembantunya) agar segera memproses amprahan yang masuk dengan mempedomani jadwal pengamprahan baik LS maupun GU yang disampaikan oleh BPKPD termasuk anggaran hibah. Untuk PPK segera menyiapkan laporan keuangan tahun 2022 beserta seluruh kelengkapannya. Untuk staf perencanaan segera menyiapkan laporannya seperti LAKIP, LPPD dan lapporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun, sebab kemungkinan akan dilakukan evaluasi oleh bapak Pj. Bupati dan Sekda.

Terkait temuan hasil pemeriksaan BPK agar pengurus barang beserta staf pembantunya segera menindaklanjuti temuan BPK atas pengelolaan BMD dibawah koordinator Kasubag Umum dan Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang. Tindak lanjut yang belum dipahami dan masih menunggu proses di BPKPD segera dikoordinasikan dengan BPKPD sehingga mempercepat penyelesaian tindak lanjutnya.

Terkait rencana tahun 2023 agar PPTK mulai merencanakan kegiatan tahun 2023 terutama pemenuhan edaran terkait pengadaan barang/jasa, mulai tahap RKA, SIRUP dan pelaksanaannya dan berkoordinasi dengan seluruh bidang. Hasil evaluasi tahun 2022 ini menjadi perbaikan untuk tahun 2023 sehingga sekretariat sebagai pendukung seluruh bidang dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.